Perpisahan pada Pasangan Menikah Campuran, Ketahui Persyaratan Cerainya

Semua orang mendambakan kehidupan pernikahan harmonis dan langgeng, terlepas dari perbedaan ras serta suku budaya. Tapi tidak ada yang tahu jika keluarga kecil yang telah dibangun harus berakhir pada sidang perceraian. 

Bagi pasangan menikah campuran, yang berarti perkawinan antara WNI dan WNA, persyaratan cerai yang harus dipenuhi sama seperti pada pasangan menikah lainnya. Hanya saja prosedur cerainya berbeda dan sedikit lebih rumit.

Persyaratan cerai pihak istri dan suami umumnya sama

Persyaratan mengajukan gugatan cerai

Sebelum mengajukan gugatan cerai, sangat perlu untuk mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Alasan perceraian

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), penggugat harus mengemukakan alasan yang cukup memastikan bahwa suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan cerai yang sah tertuang dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan Perkawinan, antara lain sebagai berikut:

  • Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
  • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
  • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  • Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Kelengkapan dokumen

Pemberkasan menjadi salah satu persyaratan cerai yang penting. Siapkan fotokopi akta atau buku pernikahan, akta kelahiran anak jika ada, alamat terakhir pasangan, juga salinan lain terkait perceraian. 

Misalnya, bukti putusan pengadilan yang menyatakan penjara pasangan jika pasangan Anda pernah dijatuhi hukuman lima tahun penjara. 

Jika Anda berselisih tentang masalah harta dengan pasangan, Anda harus menyiapkan masing-masing 3 lembar fotokopi surat perjanjian nikah (pranikah atau surat nikah), fotokopi dokumen berharga sebagai bukti kepemilikan, dan fotokopi surat bukti hutang. 

Jika sebelumnya Anda menikah di luar negeri dan berniat bercerai di Indonesia, Anda juga harus mencatat lokasi pernikahan dan memastikan bahwa pernikahan Anda telah didaftarkan di Kedutaan Besar Indonesia setempat saat menikah dan dilaporkan kepada catatan pernikahan setempat di Indonesia.

Selanjutnya dalam surat cerai, penggugat harus memasukkan poin mengenai status perceraian, hak pengasuhan anak, dan hak kekayaan. 

Menjalani sidang cerai

Perceraian sah hanya jika perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana tertulis pada Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.

Terkait gugatan cerai, saat ini Indonesia masih menganut dualisme hukum. Jika sebelumnya mereka menikah secara Islam, maka penggugat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama. 

Sedangkan jika pihak terkait melakukan perkawinan berdasarkan agama selain Islam (non-muslim), maka gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri. 

Kehadiran pihak terkait

Pada dasarnya dalam proses sidang perceraian di Indonesia, baik pihak istri maupun suami harus hadir dalam sidang tersebut, terutama pada sidang pertama dimana Hakim berusaha memediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. 

Namun berdasarkan Pasal 30 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan Perkawinan), suami bisa tidak hadir dan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. 

Catatan

Perceraian bukan satu-satunya solusi atas masalah pada pasangan menikah. Namun jika memang Anda sudah bertekad dan menganggap bahwa hal itu tidak bisa diperbaiki, pastikan seluruh persyaratan cerai sudah dipenuhi.

Yang Perlu Diketahui Mengenai Hak Asuh Anak di Indonesia

Pembagian hak asuh anak ditentukan oleh undang-undang dan pertimbangan tertentu

Mengasuh anak secara bersama-sama antara suami dan istri memang menjadi keinginan tiap orang. Namun dalam suatu kasus misalnya perceraian, hak asuh anak kerap menjadi perdebatan karena menjadi objek rebutan bagi pasangan yang bercerai. 

Guna meminimalkan kondisi perebutan hak asuh anak bagi pasangan yang bercerai, berbagai aturan pun dibuat. Ditetapkan pula syarat-syarat pengasuhan anak yang kedua orang tuanya telah bercerai. Tidak terkecuali di Indonesia, ada aturan khusus yang merumuskan mengenai masalah hak asuh ini. 

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hak asuh anak di Indonesia. Beberapa hal ini dibuat dan diatur guna mencegah adanya ketidak pemenuhan kebutuhan anak pasca kedua orang tuanya bercerai. 

  • Diatur dalam Undang-Undang 

Pengaturan mengenai hak asuh anak dibuat tidak main-main. Bahkan perihal hak asuh ini, negara menubuatkannya dalam undang-undang. Adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi sumber rujukan utama dalam masalah pengasuhan anak dalam keluarga. 

Pencantuman masalah hak asuh dibuat guna melindungi masa depan anak yang orang tuanya bercerai. Dengan adanya ketetapan mengenai hak asuh, diharapkan pemeliharaan dan pendidikan anak tidak terganggu, meskipun ayah dan ibunya sudah berpisah. 

  • Ibu Sebagai Pengasuh

Dalam aturan negara, ibu menjadi pihak terkuat yang berhak memperoleh hak asuh anak. Khususnya bagi anak yang berusia 12 tahun ke bawah, umumnya memang hak asuh akan jatuh ke tangan ibu setelah proses perceraian selesai. 

Akan tetapi untuk anak yang sudah melewati usia 12 tahun ke atas, pilihannya menjadi lebih ragam. Anak dinilai sudah mampu menentukan pilihannya. Sang anak juga berhak mengeluarkan keinginannya untuk diasuh oleh siapa, ayah atau ibunya. Jika sang anak memilih ayahnya untuk memelihara dia, hak asuh anak akan jatuh ke tangan suami. Namun jika sebaliknya, hak asuh anak akan jatuh ke tangan istri sesuai dengan undang-undang. 

  • Ayah Sebagai Penafkah

Hak asuh anak bisa jadi jatuh kepada ibu. Tetapi, peran ayah tidak berhenti sampai di sana. Dalam aturan undang-undang, ayah tetap berperan dalam tumbuh kembang anak, khususnya terkait masalah finansial. 

Ayah memiliki kewajiban tetap memberikan nafkah bagi anak-anak yang sudah diasuh oleh mantan istrinya. Ayah diwajibkan memenuhi berbagai kebutuhan sang anak, khususnya terkait biaya hidup dan biaya pendidikan anak hingga dewasa. Dengan jatuhnya hak asuh anak ke tangan ibu, bukan berarti pula peran ayah untuk memelihara sang anak ditiadakan. Selain finansial, sang ayah juga masih diizinkan menjalankan pengasuhan anak untuk kebaikan tumbuh kembang sang anak. 

  • Bergantung Pengadilan 

Undang-undang memang sudah mencantumkan maklumat mengenai kepemilikan hak asuh anak bagi pasangan yang bercerai. Namun, aturan tersebut nyatanya masih bisa diubah oleh keputusan hakim pengadilan. 

Hakim pengadilan memiliki hak untuk menimbang risiko dan manfaat ketika hak asuh anak dijatuhkan ke salah satu pihak orang tua. Dengan pertimbangan ini pula, tidak jarang hakim membuat putusan untuk memindahkan hak asuh anak di bawah 12 tahun dari tangan ibu kepada ayahnya. Kesehatan, kondisi kejiwaan, hingga masalah finansial menjadi beberapa pertimbangannya. Keterangan saksi serta kondisi sosial juga menjadi pertimbangan kuat pengadilan dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan siapa. 

*** 

Hak asuh anak bisa saja jatuh ke tangan suami ataupun istri. Meskipun demikian, bukan berarti putusan tersebut justru membuat pertengkaran yang justru akan merusak mental anak. Toh nyatanya meskipun hak asuh anak jatuh ke tangan salah satu pasangan, bukan berarti pasangan yang lain tidak boleh berinteraksi dengan buah hatinya.