Yang Perlu Diketahui Mengenai Hak Asuh Anak di Indonesia

Pembagian hak asuh anak ditentukan oleh undang-undang dan pertimbangan tertentu

Mengasuh anak secara bersama-sama antara suami dan istri memang menjadi keinginan tiap orang. Namun dalam suatu kasus misalnya perceraian, hak asuh anak kerap menjadi perdebatan karena menjadi objek rebutan bagi pasangan yang bercerai. 

Guna meminimalkan kondisi perebutan hak asuh anak bagi pasangan yang bercerai, berbagai aturan pun dibuat. Ditetapkan pula syarat-syarat pengasuhan anak yang kedua orang tuanya telah bercerai. Tidak terkecuali di Indonesia, ada aturan khusus yang merumuskan mengenai masalah hak asuh ini. 

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hak asuh anak di Indonesia. Beberapa hal ini dibuat dan diatur guna mencegah adanya ketidak pemenuhan kebutuhan anak pasca kedua orang tuanya bercerai. 

  • Diatur dalam Undang-Undang 

Pengaturan mengenai hak asuh anak dibuat tidak main-main. Bahkan perihal hak asuh ini, negara menubuatkannya dalam undang-undang. Adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi sumber rujukan utama dalam masalah pengasuhan anak dalam keluarga. 

Pencantuman masalah hak asuh dibuat guna melindungi masa depan anak yang orang tuanya bercerai. Dengan adanya ketetapan mengenai hak asuh, diharapkan pemeliharaan dan pendidikan anak tidak terganggu, meskipun ayah dan ibunya sudah berpisah. 

  • Ibu Sebagai Pengasuh

Dalam aturan negara, ibu menjadi pihak terkuat yang berhak memperoleh hak asuh anak. Khususnya bagi anak yang berusia 12 tahun ke bawah, umumnya memang hak asuh akan jatuh ke tangan ibu setelah proses perceraian selesai. 

Akan tetapi untuk anak yang sudah melewati usia 12 tahun ke atas, pilihannya menjadi lebih ragam. Anak dinilai sudah mampu menentukan pilihannya. Sang anak juga berhak mengeluarkan keinginannya untuk diasuh oleh siapa, ayah atau ibunya. Jika sang anak memilih ayahnya untuk memelihara dia, hak asuh anak akan jatuh ke tangan suami. Namun jika sebaliknya, hak asuh anak akan jatuh ke tangan istri sesuai dengan undang-undang. 

  • Ayah Sebagai Penafkah

Hak asuh anak bisa jadi jatuh kepada ibu. Tetapi, peran ayah tidak berhenti sampai di sana. Dalam aturan undang-undang, ayah tetap berperan dalam tumbuh kembang anak, khususnya terkait masalah finansial. 

Ayah memiliki kewajiban tetap memberikan nafkah bagi anak-anak yang sudah diasuh oleh mantan istrinya. Ayah diwajibkan memenuhi berbagai kebutuhan sang anak, khususnya terkait biaya hidup dan biaya pendidikan anak hingga dewasa. Dengan jatuhnya hak asuh anak ke tangan ibu, bukan berarti pula peran ayah untuk memelihara sang anak ditiadakan. Selain finansial, sang ayah juga masih diizinkan menjalankan pengasuhan anak untuk kebaikan tumbuh kembang sang anak. 

  • Bergantung Pengadilan 

Undang-undang memang sudah mencantumkan maklumat mengenai kepemilikan hak asuh anak bagi pasangan yang bercerai. Namun, aturan tersebut nyatanya masih bisa diubah oleh keputusan hakim pengadilan. 

Hakim pengadilan memiliki hak untuk menimbang risiko dan manfaat ketika hak asuh anak dijatuhkan ke salah satu pihak orang tua. Dengan pertimbangan ini pula, tidak jarang hakim membuat putusan untuk memindahkan hak asuh anak di bawah 12 tahun dari tangan ibu kepada ayahnya. Kesehatan, kondisi kejiwaan, hingga masalah finansial menjadi beberapa pertimbangannya. Keterangan saksi serta kondisi sosial juga menjadi pertimbangan kuat pengadilan dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan siapa. 

*** 

Hak asuh anak bisa saja jatuh ke tangan suami ataupun istri. Meskipun demikian, bukan berarti putusan tersebut justru membuat pertengkaran yang justru akan merusak mental anak. Toh nyatanya meskipun hak asuh anak jatuh ke tangan salah satu pasangan, bukan berarti pasangan yang lain tidak boleh berinteraksi dengan buah hatinya. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *